Bukan Untuk Mudik, Angkutan Umum Mulai Beroperasi Tanggal 7 Mei 2020

Bukan Untuk Mudik, Angkutan Umum Mulai Beroperasi Tanggal 7 Mei 2020

Mudik – Pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai angkutan umum, untuk melayani penumpang ke luar daerah dan sekitarnya. Hal ini dilakukan setelah adanya larangan operasional transportasi, dalam mencegah masyarakat pergi mudik.

Budi Karya Sumardi Menteri Perhubungan mengatakan ini bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melihat dari Permenhub No. 25 Tahun 2020 adalah tentang penyediaan transportasi untuk layanan perjalanan penumpang melainkan bukan untuk mudik. Sehingga, semua moda transportasi akan mulai beroperasi dan penumpang tidak boleh dengan tujuan mudk. Teknis ini akan diberlakukan besok, Kamis 7 Mei 2020.

Budi Karya juga menjelaskan, berlakunya penyediaan transportasi ini untuk semuanya yaitu baik transportasi darat, laut, udara, dan juga kereta api. Semuanya akan beroperasi melayani masyarakat untuk perjanan dinas, dan kegiatan sehari – hari bekerja dan beraktifitas.

Dampak PSBB Bagi Pengusaha Transportasi Mudik

Ia mengatakan untuk detailnya, pihaknya nanti akan menjelaskannya secara marathon. Jam satu siang nanti bersama Dirjen Udara. Lalu besok paginya dengan Dirjen kereta, darat dan laut, sehingga detail lengkap akan disampaikan ke khayalak agar tidak terjadi kekeliruan.

Budi Karya menambahkan, BPNB dan Kementerian Kesehatan akan menyusun syarat dan kriteria penumpang yang diperbolehkan untuk pergi ke luar daerah disamping dengan adanya larang mudik ini.  Ia juga mengatakan layanan transportasi umum ini, akan beroperasi sesuai dengan tata cara porotok kesehatan yang telat dibuat pemerintah seperti memakai masker, dan menjaga jarak dengan sesame penumpang.

Kementerian Perhubungan akan mengajak Tim Gugus Tugas Covid – 19 dan juga instansi terkaitnya lainnya, untuk memastikan seluruh transportasi ini akan melaksanakan protokol kesehatannya dengan baik dan benar. Seluruh petugas layanan transportasi nantinya, akan diharuskan untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan data penumpang.

Rencana operasional dari transportasi umum ini, akan melayani rute seluruh wilayah termasuk juga kota yang berstatus PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan daerah yang terjangkit virus corona atau berstatus zona merah.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, keputusan melarang mudik ini memang keputusan yang sulit untuk diambil oleh pemerintah. Namun, tetap harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid – 19).

READ  Film Komedi Terbaik Yang Bisa Kamu Tonton di Indoxxi

Dengan adanya larang mudik ini, banyak pekerja angkutan umum dan penyedia jasa angkutan umum yang tidak mendapatkan penghasilan. Lasarus pun menambahkan, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan pekerja dan perusahaan angkutan umum tersebut.

Disamping dengan adanya kebijakan ini, tidak merugikan pihak mana pun. Seperti sopir sampai kondektur, harus dipikirkan nasibnya. Karena dengan berhentinya angkutan umum beroperasi, mereka akan kehilangan sumber penghasilan.

Lasarus mengatakan, jika pemerintah mempunyai kemampuan keuangan diharapkan memberikan insentif khusus untuk para supir dan kondektur yang kehilangan pekerjaannya. Larangan ini mudik ini sangat memberatkan pengusaha angkutan umum darat seperti, travel, bus pariwisata, taksi reguler, bus antarkota antarprovinsi (AKAP), dan antar – jemput antarprovinsi (AJAP).

fasha